KOTA MEDAN BUTUH SEDIKITNYA 780.000 POHON
oleh: Bernard T.F Pangaribuan*)
Dalam rangka menyambut hari Tanam Pohon Indonesia yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden SBY pada setiap tanggal tanggal 28 nopember, merupakan momen yang tepat untuk kita merenung sejenak bersama tentang kondisi kota Medan saat ini. Pesatnya laju pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah kota Medan dan sekitarnya telah berdampak pada berkurangnya populasi tegakan pohon, baik yang berada di ruang-ruang terbuka publik, maupun yang berada di ruang-ruang milik privat. Pada sisi lain kegiatan-kegiatan industri, transportasi, konstruksi, perdagangan, pusat-pusat perkantoran dan aktivitas rumah tangga berkembang demikian pesat, dengan dampaknya ialah akumulasi aneka jenis polutan di lingkungan kota, termasuk di udara, frekuensi dan potensi terjadinya banjir akibat semakin menyusutnya wilayah-wilayah resapan air. Kedua fenomena ini pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas udara, dan mengurangi tingkat kesehatan, kenyamanan dan estetika lingkungan udara di wilayah ini.
Dengan mempertimbangkan permasalahan semakin rendahnya kualitas udara di wilayah tersebut, maka diperlukan upaya-upaya pengembangan untuk lebih menunjang keberhasilan program penghijauan kota, penataan taman kota dan pengembangan hutan kota, baik di ruang-ruang terbuka milik publik maupun ruang-ruang milik privat (ruang terbuka hijau). Ruang terbuka hijau (RTH, urban green open space) merupakan aset jangka panjang yang memiliki multi fungsi estetika/pariwisata, perlindungan dan pengawetan plasma nutfah.
Degradasi kualitas udara perkotaan merupakan masalah lingkungan di masa datang. Sumber utama terjadinya pencemaran udara di kota Medan dan sekitarnya dipilah antara lain : industri padat modal, kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga.
Kota Medan dengan penduduk hampir 3 juta jiwa (siang hari) dan lebih dari 2 juta jiwa (malam hari), dengan luas 265 Km2 dan kepadatan penduduk 7500 orang/km2 seyogyanya memiliki hutan kota setidaknya 53 Km2. Sudah adakah hutan kota Medan seluas itu? Satu hektar hutan selama satu jam mampu menyerap 8 kg gas CO, sama dengan proses 200 orang bernapas. Satu pohon yang berphotosintesa sama dengan menyerap 1 kg CO2 dan mengeluarkan 0,73 kg O2. Dengan jumlah penduduk kota Medan sedemikian besar, maka dibutuhkan sedikitnya 1000 hektar hutan kota.
Secara proporsional, kota medan yang memiliki luas 265 km2 idealnya memiliki ruang terbuka hijau sekitar 30% dari total luasan atau sekitar 79 km2 atau 7900 ha dimana sekitar 20% luasan tersebut disediakan oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta/masyarakat. Paling tidak, kota Medan harus memiliki hutan kota minimal 15% (3900 ha) yang jika ditanami dengan jarak 7 x 7m, maka dibutuhkan sedikitnya 780.000 pohon untuk menyerap dan menjerap cemaran CO2, SOx, CxHy, kebisingan dan partikulat debu, yang saat ini telah mencapai derajat mengkhawatirkan.
Potensi ruang terbuka di kota Medan yang dapat digunakan untuk hutan kota sekitar 246,68 hektar. Ini adalah potensi yang berasal dari lahan sawah, tegakan dan kebun, pekarangan, kolam, serta sempadan di sungai di Medan. Untuk kebutuhan hutan kota, vegetasi berupa pohon lebih diutamakan ketimbang tumbuhan semak dan perdu. Sebab, baik dari aspek sosial, ekonomi dan efektifitas, pohon lebih besar menjerap debu dan mengurangi cemaran. Hasil pengukuran di lapangan menunjukkan, pada areal ruang terbuka hijau di kota relatif lebih rendah kondisi parameter partikulat, kebisingan dan CO2 serta HC-nya dibanding di beberapa kawasan lain di kota.
Namun, pemilihan jenis pohon untuk mewujudkan hutan kota di Medan harus tepat. Hal ini karena kota yang menyandang berbagai atribut ini memiliki berbagai kelompok (cluster) ruang.
Pohon untuk hutan kota yang dibangun pada cluster heritage, seperti kawasan Istana Maimum, yang biasanya memiliki pekarangan cukup luas, baik di depan, di samping maupun di belakang, sebaiknya dipilih jenis pohon asli Sumatera atau yang memiliki makna tertentu. Misalnya jenis pohon Tusam (Pinus merkusii), Kemenyan Toba (Styrax sumatrana), Gaharu (Aquilaria sp), Sampinur Bunga (Padacarpus imbricatus) dan Sampinur Tali (Dacrydium junghuhnii) dll.
Untuk hutan kota yang dibangun pada cluster kawasan pemukiman elit sebaiknya dipilih jenis pohon yang cocok dengan brand image kalangan berstatus sosial tinggi. Sebaliknya pada kawasan pemukiman padat, yang biasanya sangat rapat dan lahan terbukanya sangat sempit, hutan kota dapat diwujudkan pada ruang terbuka milik publik. Pohon yang dipilih adalah jenis yang memiliki prospek produksi. Contohnya Pohon Asam Jawa (Tamarindus indica), Asam Glugur/Kanis atau asam potong (Garcinia parvifolia Mig), dll.
Pada cluster kawasan pendidikan, pohon yang dipilih adalah jenis yang dapat memberi kesejukan dan kenyamanan. Tujuannya, agar dapat menjadi lingkungan belajar yang kondusif. Jenis pohon serupa yang memiliki keunggulan dari aspek estetis juga dapat ditanam untuk hutan kota yang berada pada cluster kawasan taman dan tempat rekreasi.
Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang paling luas untuk hutan kota. Jenis tanaman produksi dapat dibangun untuk kebutuhan hutan kota di sempadan sungai. Sedangkan pada kawasan perdagangan, yang biasanya memiliki lahan terbuka paling sempit, jenis pohon penyerap dan penjerap polutan adalah pilihan yang tepat untuk ditanam di areal parkir. Sebab, daerah ini memiliki kepadatan kendaraan paling tinggi dan cemaran udara paling besar. Jenis tanaman yang baik sebagai penyerap gas Karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen adalah damar (Agathis alba), daun kupu-kupu (Bauhinia purpurea), lamtoro gung (Leucaena leucocephala), akasia (Acacia auriculiformis), dan beringin (Ficus benjamina).
Untuk kawasan fasilitas umum, seperti pemakaman, lapangan olah raga sebenarnya berpotensi untuk hutan kota. Karena itu, jenis pohon yang ditaman sebaiknya berupa tanaman campuran yang mampu mengkonservasi flora dan fauna. Campuran jenis pohon yaitu jenis Ketapang (Terminalis catappa), Jabon (Anthocepalus cadamba), Tanjung (Mimosops elengi L), Cemara gunung (Casuarina junghuniana), dll.
Bergeser
Pengertian hutan kota telah mengalami perkembangan, seiring kenyataan bahwa kondisi lingkungan khususnya ruang terbuka di kota cenderung semakin sempit. Hutan kota yang semula mensyaratkan luasan tertentu, yaitu 0,25 hektar dan kompak dalam blok telah bergeser.
Bahkan dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002 disebutkan, bahwa hutan kota berada pada luasan tertentu dan kompak serta dibangun di lahan negara.
Kenyataannya, hutan kota itu sangat dibutuhkan tidak hanya pada lahan milik negara, tetapi juga lahan masyarakat. Karena itu, hutan kota seharusnya "dimaknai" sebagai kumpulan pohon di suatu lahan dalam kota yang mampu menciptakan iklim mikro tertentu. Artinya, seluruh ruang terbuka di kota Medan dapat dibangun hutan kota. Bahwa hutan kota dapat dibangun di seluruh ruang terbuka di pekarangan penduduk, kantor, rumah sakit, kampus, fasilitas publik, lahan publik dan kawasan perdagangan. Bukan hanya pada waktu musim kemarau saja pohon-pohon ini berperan tetapi pada musim penghujanpun dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mengelola aliran permukaan. Daun-daun pepohonan secara signifikan terbukti mampu menahan hujaman butir-butir air hujan yang jatuh ke bumi sehingga energi potensial yang dikandungnya jauh berkurang sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Sehingga pohon-pohon yang ada sangat efektif dalam mengurangi erosi permukaan (run-off). Selain itu pepohonan juga dapat berfungsi sebagai penahan angin kencang yang seringkali menimbulkan korban, kerusakan sarana fasilitas umum dan akibat lainnya.
Akhirnya, dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, wajib dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.
*) Widyaiswara Balai Diklat Kehutanan P. Siantar
oleh: Bernard T.F Pangaribuan*)
Dalam rangka menyambut hari Tanam Pohon Indonesia yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden SBY pada setiap tanggal tanggal 28 nopember, merupakan momen yang tepat untuk kita merenung sejenak bersama tentang kondisi kota Medan saat ini. Pesatnya laju pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah kota Medan dan sekitarnya telah berdampak pada berkurangnya populasi tegakan pohon, baik yang berada di ruang-ruang terbuka publik, maupun yang berada di ruang-ruang milik privat. Pada sisi lain kegiatan-kegiatan industri, transportasi, konstruksi, perdagangan, pusat-pusat perkantoran dan aktivitas rumah tangga berkembang demikian pesat, dengan dampaknya ialah akumulasi aneka jenis polutan di lingkungan kota, termasuk di udara, frekuensi dan potensi terjadinya banjir akibat semakin menyusutnya wilayah-wilayah resapan air. Kedua fenomena ini pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas udara, dan mengurangi tingkat kesehatan, kenyamanan dan estetika lingkungan udara di wilayah ini.
Dengan mempertimbangkan permasalahan semakin rendahnya kualitas udara di wilayah tersebut, maka diperlukan upaya-upaya pengembangan untuk lebih menunjang keberhasilan program penghijauan kota, penataan taman kota dan pengembangan hutan kota, baik di ruang-ruang terbuka milik publik maupun ruang-ruang milik privat (ruang terbuka hijau). Ruang terbuka hijau (RTH, urban green open space) merupakan aset jangka panjang yang memiliki multi fungsi estetika/pariwisata, perlindungan dan pengawetan plasma nutfah.
Degradasi kualitas udara perkotaan merupakan masalah lingkungan di masa datang. Sumber utama terjadinya pencemaran udara di kota Medan dan sekitarnya dipilah antara lain : industri padat modal, kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga.
Kota Medan dengan penduduk hampir 3 juta jiwa (siang hari) dan lebih dari 2 juta jiwa (malam hari), dengan luas 265 Km2 dan kepadatan penduduk 7500 orang/km2 seyogyanya memiliki hutan kota setidaknya 53 Km2. Sudah adakah hutan kota Medan seluas itu? Satu hektar hutan selama satu jam mampu menyerap 8 kg gas CO, sama dengan proses 200 orang bernapas. Satu pohon yang berphotosintesa sama dengan menyerap 1 kg CO2 dan mengeluarkan 0,73 kg O2. Dengan jumlah penduduk kota Medan sedemikian besar, maka dibutuhkan sedikitnya 1000 hektar hutan kota.
Secara proporsional, kota medan yang memiliki luas 265 km2 idealnya memiliki ruang terbuka hijau sekitar 30% dari total luasan atau sekitar 79 km2 atau 7900 ha dimana sekitar 20% luasan tersebut disediakan oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta/masyarakat. Paling tidak, kota Medan harus memiliki hutan kota minimal 15% (3900 ha) yang jika ditanami dengan jarak 7 x 7m, maka dibutuhkan sedikitnya 780.000 pohon untuk menyerap dan menjerap cemaran CO2, SOx, CxHy, kebisingan dan partikulat debu, yang saat ini telah mencapai derajat mengkhawatirkan.
Potensi ruang terbuka di kota Medan yang dapat digunakan untuk hutan kota sekitar 246,68 hektar. Ini adalah potensi yang berasal dari lahan sawah, tegakan dan kebun, pekarangan, kolam, serta sempadan di sungai di Medan. Untuk kebutuhan hutan kota, vegetasi berupa pohon lebih diutamakan ketimbang tumbuhan semak dan perdu. Sebab, baik dari aspek sosial, ekonomi dan efektifitas, pohon lebih besar menjerap debu dan mengurangi cemaran. Hasil pengukuran di lapangan menunjukkan, pada areal ruang terbuka hijau di kota relatif lebih rendah kondisi parameter partikulat, kebisingan dan CO2 serta HC-nya dibanding di beberapa kawasan lain di kota.
Namun, pemilihan jenis pohon untuk mewujudkan hutan kota di Medan harus tepat. Hal ini karena kota yang menyandang berbagai atribut ini memiliki berbagai kelompok (cluster) ruang.
Pohon untuk hutan kota yang dibangun pada cluster heritage, seperti kawasan Istana Maimum, yang biasanya memiliki pekarangan cukup luas, baik di depan, di samping maupun di belakang, sebaiknya dipilih jenis pohon asli Sumatera atau yang memiliki makna tertentu. Misalnya jenis pohon Tusam (Pinus merkusii), Kemenyan Toba (Styrax sumatrana), Gaharu (Aquilaria sp), Sampinur Bunga (Padacarpus imbricatus) dan Sampinur Tali (Dacrydium junghuhnii) dll.
Untuk hutan kota yang dibangun pada cluster kawasan pemukiman elit sebaiknya dipilih jenis pohon yang cocok dengan brand image kalangan berstatus sosial tinggi. Sebaliknya pada kawasan pemukiman padat, yang biasanya sangat rapat dan lahan terbukanya sangat sempit, hutan kota dapat diwujudkan pada ruang terbuka milik publik. Pohon yang dipilih adalah jenis yang memiliki prospek produksi. Contohnya Pohon Asam Jawa (Tamarindus indica), Asam Glugur/Kanis atau asam potong (Garcinia parvifolia Mig), dll.
Pada cluster kawasan pendidikan, pohon yang dipilih adalah jenis yang dapat memberi kesejukan dan kenyamanan. Tujuannya, agar dapat menjadi lingkungan belajar yang kondusif. Jenis pohon serupa yang memiliki keunggulan dari aspek estetis juga dapat ditanam untuk hutan kota yang berada pada cluster kawasan taman dan tempat rekreasi.
Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang paling luas untuk hutan kota. Jenis tanaman produksi dapat dibangun untuk kebutuhan hutan kota di sempadan sungai. Sedangkan pada kawasan perdagangan, yang biasanya memiliki lahan terbuka paling sempit, jenis pohon penyerap dan penjerap polutan adalah pilihan yang tepat untuk ditanam di areal parkir. Sebab, daerah ini memiliki kepadatan kendaraan paling tinggi dan cemaran udara paling besar. Jenis tanaman yang baik sebagai penyerap gas Karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen adalah damar (Agathis alba), daun kupu-kupu (Bauhinia purpurea), lamtoro gung (Leucaena leucocephala), akasia (Acacia auriculiformis), dan beringin (Ficus benjamina).
Untuk kawasan fasilitas umum, seperti pemakaman, lapangan olah raga sebenarnya berpotensi untuk hutan kota. Karena itu, jenis pohon yang ditaman sebaiknya berupa tanaman campuran yang mampu mengkonservasi flora dan fauna. Campuran jenis pohon yaitu jenis Ketapang (Terminalis catappa), Jabon (Anthocepalus cadamba), Tanjung (Mimosops elengi L), Cemara gunung (Casuarina junghuniana), dll.
Bergeser
Pengertian hutan kota telah mengalami perkembangan, seiring kenyataan bahwa kondisi lingkungan khususnya ruang terbuka di kota cenderung semakin sempit. Hutan kota yang semula mensyaratkan luasan tertentu, yaitu 0,25 hektar dan kompak dalam blok telah bergeser.
Bahkan dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002 disebutkan, bahwa hutan kota berada pada luasan tertentu dan kompak serta dibangun di lahan negara.
Kenyataannya, hutan kota itu sangat dibutuhkan tidak hanya pada lahan milik negara, tetapi juga lahan masyarakat. Karena itu, hutan kota seharusnya "dimaknai" sebagai kumpulan pohon di suatu lahan dalam kota yang mampu menciptakan iklim mikro tertentu. Artinya, seluruh ruang terbuka di kota Medan dapat dibangun hutan kota. Bahwa hutan kota dapat dibangun di seluruh ruang terbuka di pekarangan penduduk, kantor, rumah sakit, kampus, fasilitas publik, lahan publik dan kawasan perdagangan. Bukan hanya pada waktu musim kemarau saja pohon-pohon ini berperan tetapi pada musim penghujanpun dapat memberikan kontribusi yang penting dalam mengelola aliran permukaan. Daun-daun pepohonan secara signifikan terbukti mampu menahan hujaman butir-butir air hujan yang jatuh ke bumi sehingga energi potensial yang dikandungnya jauh berkurang sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Sehingga pohon-pohon yang ada sangat efektif dalam mengurangi erosi permukaan (run-off). Selain itu pepohonan juga dapat berfungsi sebagai penahan angin kencang yang seringkali menimbulkan korban, kerusakan sarana fasilitas umum dan akibat lainnya.
Akhirnya, dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, wajib dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.
*) Widyaiswara Balai Diklat Kehutanan P. Siantar
Comments
Post a Comment